Bantuan Pemprov Sulut 'Blunder', LSM Kibar Sulut Angkat Bicara -->
Cari Berita

Advertisement

Translate

Berita Pilihan

Bantuan Pemprov Sulut 'Blunder', LSM Kibar Sulut Angkat Bicara

editor: rolly_sondakh
Jumat, 03 April 2020

Ketua DPO LSM Kibar Sulut Jaino Maliki. (File JM)


Manado, KOMENTAR.ID


Penyaluran bantuan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut yang dinilai melanggar peraturan Social Distancing terus menuai kritik. Pasalnya, kegiatan Pemprov melalui instansi terkait kepada para Ojol tersebut sangat jauh dari kata Social Distancing, yang selalu digaungkan oleh Pemprov Sulut sendiri. Betapa tidak, antrian panjang serta tumpukan orang sangat nampak dalam giat yang dilaksanakan di Kantor Gubernur Sulutm itu.

Seperti yang diungkapkan Ketua Dewan Pimpinan Otoritas (DPO) LSM Kibar Sulut Jaino Maliki Jumat (03/04/2020). Maliki berpendapat, Pemprov sebagai perpanjangan tangan pemerintah Pusat yang sangat fokus dengan penanganan Covid-19 harusnya mampu menerjemahkan apa yang menjadi instruksi Presiden Jokowi soal Social Distancing. 

"Kita tahu bersama kalau pemerintah provinsi dalam hal ini Pak Gubernur sangat vokal mengedukasikan program social distancing kepada masyarakat, namun dengan kejadian seperti tadi itu menjadi blunder. Karena salah-satunya adalah tidak diperbolehkan melakukan aktivitas yang melibatkan banyak orang," ujar Maliki.

Menurutnya, bantuan kepada masyarakat sangat di apresiasi, namun kata Maliki, pemprov harus punya kajian yang teliti untuk menghindari dampak yang berujung kontroversial terhadap masyarakat. 

"Lembaga kami sangat mengapresiasi langkah pemrov yang sudah menindaklanjuti aspirasi masyarakat dalam status darurat, namun sayangnya tidak seimbang dengan praktek di lapangan. Ini jadi pertanyaan, apakah Pak Gubernur tahu atau pura-pura tidak tahu dengan aturan tersebut," tegas Maliki.

Ia menambahkan bahwa pihak pelaksana dan instansi terkait juga dituntut berperan dalam mengimplementasikan program dari pemerintah. Idealnya perlu sinergitas antara pemerintah provinsi dan kota soal mekanisme pendataan dan penyaluran bantuan kepada masyarakat. 

"Saya kira koordinasi sangat penting untuk efektifnya setiap program. Lebih efektif kalau koordinasi berjalan baik, hingga tidak terjadi tumpang tindih hanya karena bayang-bayang nuansa dan kepentingan politik," pungkasnya.

(***)