Social Distancing 'Pasung' Hak Masyarakat Ekonomi Lemah, MSM: Pemkot Lamban Melihat Situasi -->
Cari Berita

Advertisement

Translate

Berita Pilihan

Social Distancing 'Pasung' Hak Masyarakat Ekonomi Lemah, MSM: Pemkot Lamban Melihat Situasi

editor: rolly_sondakh
Sabtu, 28 Maret 2020

Ketua AMPI Kota Manado Meikel Stif Maringka. (File Komentar.ID)

Manado, KOMENTAR.ID

Berbagai cara telah dilakukan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Manado untuk mencegah penyebaran virus corona atau Covid-19. Baik dari penyediaan fasilitas sampai praktek penyemrotan desinfektan di seluruh wilayah Ibukota Provinsi Sulut ini.

Bahkan untuk lebih memproteksi, pemerintah meminta masyarakat untuk melakukan semua aktivitas dari rumah masing-masing, dengan begitu, warga dituntut mencari nafkah dari rumah.

Tindak-tanduk pemerintah itu berbuah positif dengan didukung kinerja para tim medis yang menjadi ujung tombak perang melawan virus mematikan tersebut. Hingga baru-baru ini, informasi salah-satu pasien yang dirawat akibat positif Covid-19 dinyatakan sembuh.

Namun begitu, timbul persoalan lain yang tidak kalah penting yakni, dampak terhadap masyarakat kalangan menengah hingga bawah yang menjerit akibat tidak bisa berbuat apa-apa dengan kondisi demikian. Tambah lagi harus mengikuti aturan pemerintah terkait Social Distancing yang terkesan memasung hak ekonomi masyarakat banyak.

Hal itupun mendapat tanggapan keras Anggota DPRD Manado Meikel Stif Maringka (MSM). MSM menegaskan, pemerintah harusnya cerdas melihat kondisi bawah dan tidak selalu menatap keatas. 

"Sudah masuk dua minggu dan tidak ada gerakan apa-apa dari pemerintah soal bantuan. Harusnya lebih cerdas melihat keadaan, sebelum mengambil keputusan mestinya hitung-hitungan dulu. Ini soal isi perut, kalau lapar, masyarakat tidak akan peduli lagi dengan Covid-19 ini," tutur MSM via telepon, Sabtu (28/03-2020).

MSM mengaku, banyak aspirasi dan keluhan dilapangan ketika sedang lakukan kegiatan penyemprotan desinfektan. Menurutnya, percuma pemerintah dengan susah payah lakukan penanganan kalau hanya akan menimbulkan persoalan baru.

"Keluhan masyarakat soal ini sudah masuk ke kami, karena kami orang lapangan yang selalu berhadapan langsung dengan masyarakat. Ayolah pemerintah jangan lambat, kenapa Tomohon bisa lakukan pergeseran anggaran dan kita disini tidak bisa. Ada apa? tambah lagi aturan sudah ada dan jelas," tandas MSM.

Sampai berita ini diturunkan, pihak Pemkot Manado belum berhasil dihubungi media ini untuk dimintai keterangan.

***