DPR Minta Semua Dana Pilkada untuk Urus Corona -->
Cari Berita

Advertisement

Translate

Berita Pilihan

DPR Minta Semua Dana Pilkada untuk Urus Corona

editor: hut_kamrin
Senin, 30 Maret 2020

Surat keputusan rapat Komisi II DPR RI dan mitra kerja. 

Jakarta, KOMENTAR.ID —
Rapat kerja Komisi II DPR RI dan Kementerian Dalam Negeri, KPU, Bawaslu RI dan DKPP bukan hanya soal penundaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020. Dalam rapat yang digelar Senin (30/3/2020), di Senayan, Jakarta, Komisi II DPR RI meminta pemerintah mengalihkan semua sisa anggaran pilkada ke pembiayaan penanganan dan pencegahan Coronavirus atau Covid-19. 

Permintaan DPR itu tercantum di poin keempat dalam surat yang ditandatangani Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian PhD, Ketua Rapat Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tanjung, Ketua KPU Arief Budiman, Ketua Bawaslu RI Abhan SH MH dan Pelaksana Tugas Ketua DKPP RI Prof Dr Muhamad. 

“Dengan penundaan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020, Komisi II DPR RI meminta kepada kepala daerah yang akan melaksanakan Pilkada Serentak 2020 merelokasi dana Pilkada Serentak 2020 yang belum terpakai untuk penanganan pandemi Covid-19,” bunyi poin keempat di surat tersebut. 

Diketahui, Komisi II DPR RI menggelar rapat kerja atau dengar pendapat bersama Kementerian Dalam Negeri RI, KPU RI, Badan Pengawas Pemilu   (Bawaslu) RI, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI, Senin (30/3/2020), di DPR RI. 

Pandemi Covid-19 yang belum terkendali menjadi alasan utama bahwa tahapan pilkada tidak dapat dilanjutkan. “Untuk menjaga keselamatan warga, maka Komisi II DPR RI menyetujui penundaan tahapan Pilkada yang belum selesai dan yang belum dapat dilaksanakan,” bunyi poin pertama dalam surat tersebut. 

Terdapat poin penting yang menegaskan, bahwa pemerintah  segera mengeluarkan Peraturan Pengganti Undang-undang (PERPPU) sebagai landasan hukun Pilkada Lanjutan nanti. Pada Pilkada Lanjutan, DPR akan membahas lagi bersama pemerintah, KPU, Bawaslu dan DPR RI. (***)