Dear PNS! Kalau Poligami Jangan Sesama PNS -->
Cari Berita

Advertisement

Translate

Berita Pilihan

Dear PNS! Kalau Poligami Jangan Sesama PNS

editor: hut_kamrin
Senin, 09 Maret 2020

Ilustrasi PNS. Foto: Google image

Jakarta, KOMENTAR.ID —
Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berniat poligami wajib mengikuti aturan perundang-undangan. 
PNS dipersilahkn menikah lagi sejauh tidak menabrak Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil. 

Itu ditegaskan Pelaksana Tugas Kepala Biro Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN) Paryono, di Jakarta, pekan lalu. “Betul (boleh poligami). Acuannya peraturan tersebut,” ujar Paryono. 

Peraturan tersebut secara khusus tertuang dalam pasal 4 PP 45/1990. “Pegawai Negeri Sipil pria yang akan beristri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin terlebih dahulu dari pejabat,” bunyi ayat satu dalam pasal tersebut. 

Adapun konteks pejabat yang dimaksud, jika mengacu dalam Pasal 1 huruf b PP 10/1983 yakni menteri, Jaksa Agung, pimpinan BUMN, hingga pimpinan BUMD.

Meski PNS pria diperbolehkan berpoligami, ayat selanjutnya menegaskan bahwa ASN wanita tidak diperbolehkan untuk menjadi istri kedua atau ketiga. Artinya, PNS yang akan beristri lagi itu hanya bisa menikah dengan perempuan yang bukan PNS. “Iya PNS wanita tidak diperkenankan (jadi istri kedua),” jelas Paryono.

Ia mengatakan, PNS yang ingin berpoligami itu tetap diwajibkan mengajukan permohonan secara tertulis dan disertai alasan. Ia juga membetulkan saat ditanya apakah sang pegawai tetap harus mengantongi izin atasan. “Betul,” jawabnya singkat.

Berikut kutipan lengkap Pasal 4 PP 45/1990:

(1) Pegawai Negeri Sipil pria yang akan beristri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat.

(2) Pegawai Negeri Sipil wanita tidak diizinkan untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat.

(3) Permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan secara tertulis.

(4) Dalam surat permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasari permintaan izin untuk beristri lebih dari seorang. (***)