Calon Gagal PDIP Gugat Mendagri, Aktifis Sulut: Sampai Titik Malu Penghabisan -->
Cari Berita

Advertisement

Translate

Berita Pilihan

Calon Gagal PDIP Gugat Mendagri, Aktifis Sulut: Sampai Titik Malu Penghabisan

editor: hut_kamrin
Selasa, 03 Maret 2020

AKRAB: Elly Lasut menemui Gubernur Olly Dondokambey di Kantor Gubernur Sulut. Suasana akrab keduanya kental terlihat dalam pertemuan itu. (Istimewa/Komentar.ID)


Manado, KOMENTAR.ID 

Pelantikan pasangan Bupati-Wakil Bupati Talaud Elly Engelbert Lasut (E2L)-Moktar A Parapaga (MAP), masih menyisakan rasa sakit hati di kubu lawan. 

Kandidat Bupati-Wakil Bupati Talaud yang gagal memenangkan kontestasi Pilkada 2018 silam, Welly Titah-Heber Pasiak menggugat Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian di jalur Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. 

Padahal, pasca pelantikan, E2L-MAP sudah diterima Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey dalam agenda koordinasi, Senin (02/03-2020) lalu. 

Gugatan yang dilayangkan pasangan itu menurut sejumlah kalangan, hanya akan menciptakan kegaduhan politik daerah saat hubungan E2L-OD membaik. 

“Gugatan itu bentuk hiburan terakhir untuk mengaburkan rasa sakit hati. Itu lebih pada intimidasi politis di jalur hukum untuk mengganggu stabilitas politik daerah,” ungkap aktifis muda Sulut, Donny Daniel Lasut, kepada KOMENTAR.ID, Selasa (03/03-2020), di Manado. 

Kata Donny, gugatan Welly-Heber yang melalui pengacara tua JJ Budiman, sifatnya mengulang-ulang masalah basi. 

“Dalih gugatan itu-itu saja. Tidak ada hal baru yang secara substantif bisa mengubah keputusan lembaga negara. Itu hanya akan menampar wajah PDIP yang mengusung mereka. Sudah kalah, masih mau kalah lagi. Rupanya sampai titik malu penghabisan,” sindir Donny. 

E2L-MAP sesaat sebelum dilantik sebagai Bupati dan Wabup Talaud. (Istimewa/Komentar.ID)

Ia menegaskan, tandem E2L-MAP saat ini lebih memilih bekerja untuk rakyat, ketimbang meladeni kubu yang masih sulit bangkit dari keterpurukan. 

“Itu barisan sakit hati yang masih mau cari panggung. Cuma juara 3, di Pilkada Talaud, ngototnya minta ampun. Lawan Mendagri lagi,” tandas Donny. 

Diketahui, sidang yang dihadiri Welly Titah, penggugat penggugat menegaskan, pelantikan E2L-MAP melanggar Undang-undang lantaran sebelumnya E2L sudah menjabat bupati untuk dua periode. Itu dijelaskan dengan keputusan Mahkamah Agung nomor 548.

“Kami kecewa dengan pemerintah yang tidak melaksanakan keputusan Mahkamah Agung tanggal 6 Desember 2019 secara murni dan konsekuen. Di mana putusan MA menyebut E2L sudah dua periode. Dan pelantikan tanggal 26 Februari 2019 lalu adalah sikap Menteri Dalam Negeri melawan perintah Mahkamah Agung. Karena nyata-nyata sudah dua periode,” kata Heber Pasiak.

“Kami menunggu hasil keberatan ini apa dari pengadilan. Kami akan menunggu langkah hukum lain,” tandas JJ Budiman.  

***