Sulut Masuk Daerah Paling Rawan Pilgub 2020, Ini 7 Indikatornya Menurut Ferry Liando -->
Cari Berita

Advertisement

Translate

Berita Pilihan

Sulut Masuk Daerah Paling Rawan Pilgub 2020, Ini 7 Indikatornya Menurut Ferry Liando

editor: komentar.id
Selasa, 04 Februari 2020

Dr Ferry Daud Liando diapit Ketua Bawaslu Sulut Herwyn Malonda (kiri) dan Ketua KPU Sulut Ardiles Mewoh. (Istimewa/Komentar.ID)

Manado, KOMENTAR.ID

Kepolisian RI merilis Indeks Potensi Kerawanan atau IPK di Pilkada Serentak 2020. Dari IPK itu, tiga provinsi dinyatakan paling rawan dalam Pilgub 2020.

"Sementara ini berdasarkan IPK sudah di-rangking. Untuk pilkada gubernur itu ada tiga, di Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara dan Kalimantan Selatan, itu yang tinggi," kata Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Asep Adi Saputra di Mabes Polri, sebagaimana dilansir dari Detikcom, Jumat (31/01-2020).

Kabag Penum Humas Polri Kombes Asep Adi Saputra. (Istimewa/Detikcom)

Terkait IPK ini, Pengamat Politik Sulawesi Utara Dr Ferry Daud Liando, memaparkan tujuh indikator sehingga daerah ini menerobos masuk paling rawan Pilgub 2020.

“Sebenarnya saya belum paham betul indikator yang dipakai polri untuk pemetaan daerah rawan. Namun pengalaman yang terjadi di daerah lain, disebut daerah dengan kerawanan tinggi, apabila terjadi sejumlah potensi,” ujar Liando saat saling WhatsApp dengan wartawan, Selasa (04/02-2020).

Yang pertama menurutnya ada dua kekuatan politik besar berseteru dalam kontestasi Pilkada. Kekuatan itu membentuk dua polarisasi besar di masyarakat sehingga rawan terjadi konflik. 

“Apalagi calon yang diajukan oleh kedua parpol besar itu adalah figur yang merepresentasikan dua ormas besar atau merepresentasikan kelompok agama atau etnis. Keadaan seperti ini sangatlah sensitif,” ungkap Liando.

Kemudian, dinilai rawan tinggi apabila kontestasi pilkada di sejumlah provinsi/kabupaten/kota diikuti oleh incumbet. Hal ini rawan karena potensi pelibatan ASN dan pemanfaatan anggaran APBD bisa saja terjadi untuk kepentingan pemenangan incunbent. 

Selanjutnya akan dinilai rawan jika para kontestasi Pilkada adalah para pemilik modal yang berpotensi hanya memanfaatkan kekayaannya untuk menyuap pemilih atau money politik. 

Lalu, akan dinilai rawan apabila ada public figur yang memiliki banyak pengikut namun dinilai tidak memenuhi syarat dalam pencaloan. 

Para pendukung berpotensi akan membuat kerusuhan jika calon idola mereka tak dapat dicalonkan. 

“Dinilai rawan jika daerah itu memang dinamika politiknya sangat panas dan dinamis. Para politisi akan memobilisasi para pendukungnya untuk saling berhadap-hadapan,” katanya.

Kemudian juga, dianggap rawan jika daerah itu memang memiliki sejarah sebagai daerah rawan konflik. Sehingga beda pendapat politik saja bisa muncul pertentangan dan berakibat kerusuhan sosial. 

Dan terakhir, menurut Liando, dianggap rawan jika sebagian besar masyarakat tidsk percaya lagi dengan penyelenggara pemilu sehingga apapun keputusannya selalu dicurigai masyarakat dan melakukan perlawanan dan penolakan. 

“Dari 7 indikator ini mamang sebagian besar berpotensi menjadi ancaman pilakda di Sulawesi Utara,” tutupnya.

(kid)