PMI - Pemkot Beda Pendapat Soal Dana Hibah -->
Cari Berita

Advertisement

Translate

Berita Pilihan

PMI - Pemkot Beda Pendapat Soal Dana Hibah

editor: nox_nino
Senin, 17 Februari 2020

Jajaran Pengurus PMI Kota Tomohon saat menggelar konfrensi pers 


Tomohon, KOMENTAR.ID

Viral-nya kabar soal Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Tomohon yang tak memperoleh dana hibah dari Pemerintah Kota (Pemkot) Tomohon, dibenarkan Wakil Ketua Bidang Organiasasi PMI Tomohon, Rommy Mongdong saat melakukan konfrensi pers (17/02).

Mongdong saat didampingi
Kepala Unit Transfusi Darah PMI Kota Tomohon, dr Levie Golioth MKes dan Wakil Ketua Bidang PMR, Relawan, SDM dan Diklat, Barcelino J Wowor menjelaskan, kami mempertanyakan soal alasan kenapa pihak PMI tidak diberikan dana hibah.

"Perlu diketahui bersama sejak tahun 2018 lalu, PMI Tomohon tak memasukan proposal untuk dana hibah, tapi disalurkan Pemkot melalui dana APBD sebesar Rp 100 juta. Di tahun 2019, kami terlambat memasukan proposal, tapi disalurkan sebesar Rp 200 juta. Tapi kini di tahun 2020, kami sudah memasukkan proposal sejak bulan Oktober kendati APBD diketuk bulan September, tapi tetap saja tak diberi hibah. Padahal ada organisasi lain yang baru dibentuk pada bulan Desember, kenapa bisa diberikan dana hibah. Sedangkan ada revisi dan hibah di bukan Januari, tapi PMI tetap tak diakomodir," tanya Mongdong.

Ditambahkannya, kami disini hanya berjuang untuk kemanusiaan saja. Apalagi disini kami tak digaji. Sedangkan setengah dari dana hibah yang biasa diberikan Pemkot, biasanya kami pergunakan untuk membeli kantung darah bagi warga kurang mampu di Kota Tomohon dan bagi pasien di RS Anugerah Tomohon.

"Kami disini ingin pemerintah bersikap adil. Karena dana hibah itu sangat diperlukan untuk membantu PMI menyalurkan bagi pasien kurang mampu yang membutuhkan darah," urainya.

Disisi lain, Kepala BPKPD Kota Tomohon, Drs Gerardus Mogi saat dikonfirmasi mengatakan, Pemkot tidak mengucurkan dana hibah bagi PMI, Pramuka dan KNPI untuk tahun 2020. Alasannya, sejak fase pembahasan hingga penetapan APBD 2020, ketiga organisasi tersebut tidak memasukkan proposal kepada Pemkot Tomohon.

Lanjutnya, selama tahapan atau proses pembahasan APBD 2020 sejak bulan Juli sampai dengan penetapan APBD 2020 pada bulan September lalu, tidak ada proposal yang masuk dari ketiga organisasi ini. Sangat disayangkan, semestinya mereka berpeluang besar mendapat dana hibah dari pemerintah, padahal pihaknya sangat proaktif menghubungi pihak-pihak penerima dana hibah.

“Kami telah berupaya menghubungi pengurus di tiga organisasi itu, namun tidak ditindaklanjuti. Sekarang,
jika dana tersebut dicairkan, itu sama saja dengan melawan aturan yang berlaku. Jadi, ini harus diketahui masyarakat umum. Pemerintah tidak menghalang-halangi organisasi untuk mendapat dana hibah, asalkan sesuai dengan mekanisme dan aturan yang berlaku," pungkasnya.