DPRD dan Pemkab Boltim Paripurnakan Program Pembentukan Peraturan Daerah -->
Cari Berita

Advertisement

Translate

Berita Pilihan

DPRD dan Pemkab Boltim Paripurnakan Program Pembentukan Peraturan Daerah

editor: dax_dacko
Sabtu, 08 Februari 2020

Penandatanganan berita acara dalam paripurna dilakukan Bupati Boltim dan disaksikan pimpinan dan anggota dewan. (Istimewa/Komentar.ID)

BOLTIM- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bolaang Mongondow Timur (Boltim) bersama Pemkab Boltim, menggelar rapat paripurna dalam rangka penetapan dan penandatangaan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda), di Ruang Sidang Kantor DPRD Tutuyan, Bolaang Mongondow Timur, Kamis (06/02-2020).

Dalam agenda sidang paripurna, Ketua DPRD Boltim Fuad Landjar SH mengungkapkan ucapan terima kasihnya kepada pemerintah daerah atas usulan produk ranperda untuk di bahas selanjutnya pada rapat paripurna.


Menurut Fuad, penetapan Propemperda sebelumnya sudah melalui mekanisme Pembahasan Badan Musyawarah. Dan DPRD melalui Bamus menitipkan beberapa harapan kesepakatan komitmen dan konsisten bersama, sebagai tindaklanjut dalam menciptakan produk perda yang berkualitas sesuai dan sebagaimana peraturan dan harapan masyarakat bersama.

Sementara itu, Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) Richie Hadji Ali mengatakan, dalam Propemperda tahun anggaran 2020 Pemerintah Daerah Boltim menyodorkan sedikitnya 9 draf prioritas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) serta 2 diantaranya adalah RanPerda Inisiatif DPRD sendiri sehingga keseluruhan adalah 11 Ranperda yang akan di bahas nanti.


Bupati Boltim Sehan Landjar SH, dalam sambutannya mengatakan, sesuai fungsinya DPRD mempunyai wewenang untuk membahas Ranperda yang telah diajukan oleh pemerintah daerah ataupun sebaliknya untuk dapat menghasilkan peraturan daerah yang mengandung nilai-nilai strategis, sebagai landasan yuridis formil bagi Pemerintah daerah untuk menjalankan roda pemerintahan sehingga terciptanya pemerintahan yang bersih (clean and good governance).

“Propemperda merupakan pedoman pengendali penyusunan perda yang mengikat antara Pemda dan DPRD. Perda memegang teguh peranan penting dalam penyelenggaraan pemerintah di daerah, karena perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala daerah untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan sebagaimana diamanatkan pada pasal 18 ayat 6 UUD 1945 sebagai penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi,” sebut Bupati Sehan Landjar.

Usai pemaparan anggota DPRD dilanjutkan dengan penandatanganan dokumen penetapan Propemperda antara Bupati dan Ketua DPRD Boltim. 


Hadir pula Wakil Bupati Boltim Drs Rusdi Gumalangit, Sekretaris Daerah DR Ir Sonny Waroka PhD, Sekretaris DPRD Ade Herly Mokodompit SH, Wakil Ketua I DPRD Boltim Medy Lensun ST, Wakil Ketua II Muhammad Jabir, seluruh anggota DPRD Boltim serta unsur Forkopimda, pejabat esellon II,III dan IV serta sejumlah kepala desa. 

(advertorial/*)