19 Perangkat Desa Kima Bajo tak Terima Gaji Selama Lima Bulan -->
Cari Berita

Advertisement

Translate

Berita Pilihan

19 Perangkat Desa Kima Bajo tak Terima Gaji Selama Lima Bulan

editor: komentar.id
Kamis, 06 Februari 2020

Acara HUT ke-69 Desa Kima Bajo sekaligus pisah sambut hukum tua dari Zulkifli Mangindaan ke Alfian Alitu. (Istimewa/Purnamanews.com)

Manado, KOMENTAR.ID

19 perangkat desa di Desa Kima Bajo Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara, terinformasi tak menerima gaji selama lima bulan. Informasi ini diutarakan warga setempat saat menghubungi Komentar.ID, Kamis (06/02-2020).

“Ada 19 perangkat desa di sini yang tidak menerima gaji sejak Juli sampai Desember 2019. Kumtua di sini statusnya pelaksana harian, Pak Alfian Alitu,” beber seorang warga namun meminta namanya disimpan.

Menurut dia, gaji yang diterima perangkat desa bervariasi. Mulai Rp 500 ribu, Rp 850 ribu hingga Rp 1 juta per orang. Namun gaji ini tak kunjung lagi dinikmati 19 perangkat desa.

“Mereka tidak pernah terima gaji sampai bulan Desember. Padahal selama itu bekerja sebagai perangkat desa. Herannya, pada bulan Desember, ada SK baru dari Plh kumtua yang mana menyebut mereka bukan lagi perangkat desa sejak bulan Juli,” bebernya.

Para perangkat desa menurutnya heran gaji mereka tidak dibayarkan. Mereka juga mempertanyakan aliran dana gaji tersebut. 

“Sekarang kalau tidak dibayarkan, anggaran gaji mereka selama itu dikemanakan?” tanya dia.

“Kumtua di sini kebijakannya aneh-aneh. Kalau para perangkat desa sudah diganti sejak bulan Juli, kenapa baru diberitahukan bulan Desember?” selorohnya.

Plh Hukum Tua Desa Kima Bajo Alfian Alitu dikonfirmasi soal ini menjelaskan, para perangkat desa tersebut tidak dibayarkan gajinya karena tercatat sudah tidak lagi sebagai perangkat desa sejak Juli lalu.

“Ada aturan mengenai perangkat desa. Di antaranya soal umur, domisili dan sebagainya. Nah mereka itu, istilahnya, sudah tidak mau diganti. Padahal ada yang berdomisili di jaga lain namun sebagai perangkat desa di jaga lain. Ada juga soal faktor umur,” jelas Alfian via telepon, Kamis (06/02-2020).

Dia mengakui para perangkat desa itu sudah diganti sejak bulan Juli. Namun SK untuk pergantian perangkat desa, baru diterbitkan bulan Desember 2019.

“Ada aturan yang mengatur soal ini. Jadi meski telah dilakukan pergantian, SK-nya baru diterbitkan bulan Desember. Kalau mau lebih jelas, sekarang sedang ada kegiatan hukum-hukum tua dengan Pemkab Minut di Hotel Whiz Prime. Boleh tanya-tanya di situ, Whiz Prime di MTC,” tukas Alfian.

(kid)