Terancam Pidana, Olly: E2L Tidak Ada Masalah, Diperintahkan Mendagri Saya Lantik -->
Cari Berita

Advertisement

Translate

Berita Pilihan

Terancam Pidana, Olly: E2L Tidak Ada Masalah, Diperintahkan Mendagri Saya Lantik

editor: komentar.id
Rabu, 15 Januari 2020

CLEAR: Gubernur Olly Dondokambey bersalaman dengan Bupati Talaud Terpilih Elly Engelbert Lasut seusai ekspos kasus di Gedung A Kantor Kemendagri Jakarta, Kamis (15/01-2020). (Istimewa/Komentar.ID)


Jakarta, KOMENTAR.ID

Teka-teki dilantik atau tidaknya Bupati dan Wabup Talaud Terpilih, Elly Engelbert Lasut (E2L) dan Moktar Parapaga, perlahan namun pasti mulai mendapat titik terang.

Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey bahkan dengan tegas menyatakan bila E2L dan wakilnya tidak ada masalah. Dan sebagai bawahan Mendagri, siap melantik Bupati dan Wakil Bupati Talaud pilihan rakyat tersebut.

“Saya kan bawahannya Mendagri. Kalau sudah ada keputusan dari Mendagri terkait ekspose kasus ini kemudian saya diperintahkan untuk melantik, maka saya akan melantiknya,” seloroh Olly Dondokambey kepada Komentar.ID Biro Jakarta seusai ekspose kasus di Gedung A Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Rabu (15/01-2020).

Gubernur sendiri turut mengikuti ekspose kasus tersebut yang dihadiri sejumlah pakar hukum dan dipimpin Sekjen dan Dirjen Otda Kementrian Dalam Negeri.

Sementara, ketika disentil apakah polemik pelantikan sudah selesai, dengan meyakinkan Olly mengaku sudah selesai dan final setelah adanya hasil dari ekspos kasus ini. 

“Ekspos ini dilakukan Kemendagri karena ada masalah. Jadi ini yang terakhir, apapun hasilnya kita tunggu saja dan kita wajib menerimanya,” tegasnya lagi sembari mengaku berulang-ulang kali kalau E2L tidak ada masalah lagi dan dirinya siap melantik ketika diperintahkan Mendagri.

Suasana ekspose kasus Talaud di Gedung A Kantor Kemendagri, Jakarta, Kamis (15/01-2020). (Istimewa/Komentar.ID)

TERANCAM PIDANA

Sebelumnya Ahli Muda Depdagri Muhamad Rulandi SH MH dengan tegas menyatakan siapa saja pejabat yang menyalahkan wewenang bisa di pidana.

Menurut Rulandi, hal ini tidak hanya tertuang dalam sumpah janji pejabat yang bersangkutan saat dilantik, namun dalam Undang Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah, juga diatur. 

Dimana, katanya, pejabat atau seseorang dengan sangaja menghalang-halangi tahapan pemilihan termasuk pelantikan, di hukum pidana. 

“Jadi kita jangan main main dengan aturan dan hukum. Tapi marilah kita menempatkan satu masalah pada proses yang sebenarnya,” tegas Rulandi.

Lebih jauh dikatakan dalam proses ekspos kasus, sebagai ahli dari Kementrian Dalam Negeri, dia sudah melihat dan mempelajari materi yang akan diekspos.

“Dan yang dipersoalkan ini semua sudah tuntas, apalagi yang harus dilakukan, ya lantik, jangan menunda atau menghalangi hak seaeorang, nanti bisa dipidana” tukasnya.

Diketahui, eskpos kasus Talaud ini dihadiri sejumlah pakar hukum diantaranya, Prof Refly Harun, DR Junaidi, Muhamad Ruliandi SH MH dan Prof Yusril Isha Mahendra, Nasrullah SH, Putu, Prof Aminuddin, DR A Putra Sidin, DR Irwan dari Pemorov Sulut, Setjen KPU RI, Setjen Bawaslu RI, MK, MA, KPU Talaud serta Gubernur Sulut dan tim.

(kid)