Proyek Amburadul, Kadis PU Boltim ‘Klepek-Klepek’ Dihearing DPRD -->
Cari Berita

Advertisement

Translate

Berita Pilihan

Proyek Amburadul, Kadis PU Boltim ‘Klepek-Klepek’ Dihearing DPRD

editor: dax_dacko
Jumat, 24 Januari 2020

Ketua DPRD Boltim Fuad S Landjar dan Kadis PU Boltim Syahrul A Muis. (Daud Timpal/Komentar.ID)

Boltim, KOMENTAR.ID

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) menggelar hearing bersama instansi terkait dalam hal ini Dinas Keuangan dan Dinas Pekerjaan Umum di kantor DPRD setempat, Jumat (24/01-2020). 

Hearing yang dipimpin langsung Ketua DPRD Boltim Fuad S Landjar bersama sembilan anggota dewan lainnya digelar untuk mengevaluasi perencanaan program serta realisasi proyek infrastruktur yang ada. 

Dalam hearing yang turut dihadiri Setdakab Boltim, Ketua DPRD Boltim Fuad S Landjar terlihat geram menguliti kepada dinas yang hadir.

Ini karena menurut Fuad ada banyak kejanggalan dan terkesan telah melangkahi kewenangan lembaga legislatif yang dipimpinnya.

“Berdasarkan laporan yang masuk pada hasil reses kemarin dan hasil tinjauan lapangan, banyak proyek di tahun 2019 tidak selesai hingga 2020 ini. Namun anehnya Dinas PU masih memanjakan kontraktor  dengan memberikan lagi jatah proyek kepada mereka,” semprot Fuad.

Bahkan Ketua DPRD termuda di Provinsi Sulawesi Utara ini juga ikut menyayangkan sejumlah paket proyek yang harusnya skala prioritas, justru di hapus atau dihilangkan dari daftar lelang proyek tanpa melibatkan DPRD.

"Kami bukan mencari-cari kesalahan tetapi kami sangat menyayangkan program pemerintah dalam hal ini bupati tidak diindahkan oleh instansi terkait. Dan kami ini bukan anak-anak,” sembur Fuad.

Sementara, Hi Sunarto Kadengkang menambahkan pihaknya akan meminta pertanggungjawaban terkait adanya akses jalan yang sengaja dibangun hanya untuk kepentingan pribadi pejabat.

Anggota DPRD tiga periode ini menambahkan ke depan jangan lagi terjadi hal tersebut jika tidak ada akses dan asas manfaat untuk masyarakat luas.

Suasana hearing di Kantor DPRD Boltim, Jumat (24/01-2020). (Daud Timpal/Komentar.ID)

Senada dikemukakan Legislator Revie Lengkong dari Partai Gerindra. Dia bahkan mengaku tak segan membawa permasalahan tersebut ke ranah hukum jika saja ditemukan adanya unsur penyimpangan atau adanya mafia dalam urusan proyek di Boltim.

"Kami tidak akan tinggal diam karena bukan tidak mungkin hal ini dipraktekan setiap tahun," semprot Lengkong pedas.

Sontak saja nyanyian "tenor sopran dan bas" sejumlah legislator dengan pernyataan pedas tersebut, membuat Kepala Dinas PU langsung 'klepek-klepek'.

Kepala Dinas PU Boltim Syahrul Abdul Muis ST didampingi Sekretaris Yanto Modeong ST dalam penyampaiannya memberikan klarifikasi terkait pernyataan para legislator.

“Terkait pertanyaan DPRD kami memang ikut dilema dan apa yang disampaikan akan kami menyampaikannya kepada pimpinan,” ujar Muis.

Sedangkan dari pantauan Komentar.ID, ikut hadir dalam pembahasan sejumlah Anggota DPRD Boltim diantaranya Kevin Sumendap ,Syamsudin Dama, Suradji Simbala serta dua srikandi Ariyanti Ginoga dan Seska Budiman serta Sekwan Ade Herly, Kabag Umum DPRD Wenadi Apande, Kadis Keuangan S Manoarfa dan M Sikopong.

***