Komisi I DPRD Manado Endus Penggelapan Pajak THM -->
Cari Berita

Advertisement

Translate

Berita Pilihan

Komisi I DPRD Manado Endus Penggelapan Pajak THM

editor: rolly_sondakh
Kamis, 09 Januari 2020

Ketua Komisi I DPRD Manado Benny Parasan. (File Komentar.ID)

Manado,KOMENTAR.

Menjamurnya Tempat Hiburan Malam (THM) di Kota Manado menuai persoalan baru. Bahkan para pengusaha hiburan malam baik Pub, Cafe, Karaoke dan diskotik ditenggarai tidak mematuhi aturan terkait penyetoran pajak sesuai peraturan daerah (Perda) nomor 2 tahun 2011 tentang pajak daerah.

Diungkapkan Ketua Komisi I DPRD Manado Benny Parasan Kamis (09/01/2020) diruang kerjanya, pengusaha yang mengelola THM perlu mendapatkan ketegasan dari pemerintah, dikarenakan tidak mematuhi aturan. Menurutnya itu akan berpengaruh bagi pembangunan dan pendapatan daerah.

"Seluruh usaha hiburan malam tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan tentang pajak dan restribusi yakni setoran 35 persen ke kas daerah. Padahal potongan itu diambil dari pelanggan. Komisi akan turun bersama dinas terkait untuk melakukan uji petik, kalau ada temuan kita akan rekomendasikan cabut ijinnya, karena kita sudah punya target. Dan ini juga sudah kami sampaikan ke pemerintah kota," ujar Parasan.

Tidak sampai disitu saja, bahkan Parasan menyebutkan kalau ada indikasi penggelapan pajak yang melibatkan oknum-oknum didalamnya. 

"Jadi ada penggelapan disini, dan nanti akan berlabuh ke ranah hukum. Karena ini korupsi, yang memperkaya diri sendiri. Saya mengimbau supaya ada tindaklanjut dari pemerintah agar supaya tidak menimbulkan pemikiran negatif dari masyarakat. Ini penting dan urgent untuk ditindaklanjuti. Jangan nanti dinilai ada konspirasi antara pemerintah dan pengusaha, yang bermain- main dengan hukum," tegasnya.

Meski begitu, Maria salah satu staf Dispenda saat dikoonfirmasi mengatakan, kalau sampai saat ini setoran pajak dari THM masih stabil. 

"Setoran 35 persen, dan sampai sekarang masih sama tidak ada perubahan sesuai dengan perda," beber Maria. 

(red)