Pagi Ini Calon Panwascam Jalani Tes Tertulis, Ini Tugas, Kewajiban dan Wewenang Panwascam -->
Cari Berita

Advertisement

Translate

Berita Pilihan

Pagi Ini Calon Panwascam Jalani Tes Tertulis, Ini Tugas, Kewajiban dan Wewenang Panwascam

editor: komentar.id
Jumat, 13 Desember 2019


Manado, KOMENTAR.ID

Setelah dinyatakan lolos berkas/administrasi, calon anggota panitia pengawas kecamatan se-Indonesia, termasuk Wilayah Sulut akan mengikuti test tertulis menggunakan sistem komputerisasi.

Undang-undang telah mengatur kaitanya dengan tugas, wewenang dan kewajiban panwas kecamatan seduai Undang-undang Nomkr 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Tugas Panwaslu Kecamatan (Pasal 105)
Panwaslu Kecamatan bertugas :
Melakukan pencegahan dan penindalran di wilayah kecamatan terhadap pelanggaran Pemilu, yang terdiri atas :
1Mengidentilikasi dan memetakan potensi pelanggaran Pemilu di wilayah kecamatan;
2Mengoordinasikan, menyupervisi, membimbing, memantau, dan mengevaluasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan;
3Melakukan koordinasi dengan instansi pemerintahdaerah terkait;
4Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu di wilayah kecamatan;
5Menyampaikan hasil pengawasan di wilayah kecamatan kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota atas dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu dan/atau dugaan tindak pidana Pemilu di wilayah kecamatan;
6Menginvestigasi informasi awal atas dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah kecamatan; dan
7Memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah kecamatan dan menyampaikannya kepada Bawaslu Kabupaten/Kota.
Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan, yang terdiri atas :
1Pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;
2Pelaksanaan kampanye;
3Logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
4Pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara hasil Pemilu di TPS;
5Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari TPS sampai ke PPK;
6Pengawasan rekapitulasi suara di tingkat kecamatan;
7Pergerakan surat tabulasi penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK; dan
8Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan;
Mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah kecamatan;
Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini di wilayah kecamatan;
Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah kecamatan, yang terdiri atas :
1Putusan DKPP;
2Putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu;
3Putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
4Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan
5Keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
Mengawasi pelaksanaan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan;
Mengevaluasi pengawasan Pemilu di wilayah kecamatan; dan
Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Wewenang Panwaslu Kecamatan (Pasal 106)
Panwaslu Kecamatan berwenang :
Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu;
Memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah kecamatan serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang ini;
Merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan melalui Bawaslu Kabupaten/Kota mengenai hasil pengawasan di wilayah kecamatan terhadap netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
Mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Panwaslu Kelurahan/Desa setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu Kabupaten/Kota, jika Panwaslu Kelurahan/Desa berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
Meminta batran keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu di wilayah kecamatan;
Membentuk Panwaslu Kelurahan/Desa dan mengangkat serta memberhentikan anggota Panwaslu Kelurahan/Desa, dengan memperhatikan masukan Bawaslu Kabupaten/Kota;
Mengangkat dan memberhentikan Pengawas TPS, dengan memperhatikan masukan Panwaslu Kelurahan/Desa; dan
Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewajiban Panwaslu Kecamatan (Pasal 107)
Panwaslu Kecamatan berkewajiban :
Bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;
Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan hrgas pengawas Pemilu pada tingkatan di bawahnya;
Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan;
Menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PPK yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di tingkat kecamatan; dan
Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

sumber: laman_bawaslu