Elly Engelbert Lasut dan Jimmy Rimba Rogi Lolos Jeratan ICW-Perludem -->
Cari Berita

Advertisement

Translate

Berita Pilihan

Elly Engelbert Lasut dan Jimmy Rimba Rogi Lolos Jeratan ICW-Perludem

editor: hut_kamrin
Rabu, 11 Desember 2019

Bupati terpilih Kabupaten Talaud, Elly Engelbert Lasut. (Istimewa/Komentar.ID)

Manado, Komentar.ID

Mantan narapidana korupsi Elly Engelbert Lasut (E2L) dan Jimmy Rimba Rogi (Imba) tidak terjaring putusan Mahkamah Konstitusi (MK), yang diketuk Rabu (11/12-2019)  di Jakarta. E2L yang merupakan mantan Bupati Talaud sudah melewati masa jeda lima tahun.

"Dia setelah bebas, ada spasi satu periode.Jadi tidak masalah," ungkap Dony D Lasut, orang dekat E2L itu. E2L juga sudah terpilih sebagai Bupati Talaud dalam Pilkada 2017 silam. Sayang, E2L sampai saat ini tak kunjung dilantik Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey.

Ayah personil DPR RI Hillary B Lasut itu, sudah mendaftar sebagai bakal calon Gubernur Sulut di Partai Nasdem.

Begitupun, Imba yang adalah mantan Walikota Manado. Ia sudah menyelesaikan masa hukuman sejak 2014 silam. Sementara putusan MK, menyatakan mantan terpidana korupsi harus melewati lima tahun masa tunggu, agar bisa maju di Pilkada, terhitung sejak masa hukuman selesai.

Mantan Walikota Manado Jimmy Rimba Rogi. (Istimewa)

Imba merupakan politisi Golkar yang didorong ribuan massa untuk bertarung di Pilkada Manado 2020. Iapun sudah mendaftarkan diri sebagai bakal calon Walikota Manado di Partai Golkar.

Putusan MK itu menanggapi gugatan yang diajukan ICW dan Perludem ke Mahkamah Konstitusi terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g UU Pilkada memasuki tahap akhir.

Dalam sidang putusan perkara nomor 56/PUU-XVII/2019, MK menerima sebagian gugatan ICW dan Perludem yang meminta agar eks koruptor yang ingin maju Pilkada diberi jeda selama 10 tahun.

MK menyatakan eks narapidana, termasuk kasus korupsi, harus menunggu selama 5 tahun setelah bebas jika ingin maju Pilkada.

"Dalam pokok permohonan,mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian," ujar Ketua MK, Anwar Usman, saat membacakan putusan di Gedung MK, Jakarta, Rabu (11/12).

"Pasal 7 ayat (2) huruf g UU Pilkada tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai melewati jangka waktu lima tahun setelah mantan narapidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap," lanjut Anwar.

Dengan putusan tersebut, ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g UU Pilkada berubah. Pasal tersebut awalnya berbunyi:

Tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana.

Setelah putusan MK, pasal tersebut diubah menjadi:

Pasal 7 ayat (2) huruf g:

(i) tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa; (ii) bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana; dan (iii) bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang.

Jeda 5 tahun itu lebih rendah dari permintaan ICW dan Perludem yang ingin eks napi korupsi diberi jeda selama 10 tahun setelah menjalani pidana.

Adapun sebelumnya ICW dan Perludem mengajukan gugatan itu lantaran adanya fakta di mana mantan napi korupsi yang dicalonkan lagi di Pilkada kembali mengulangi perbuatannya melakukan korupsi dan terkena OTT KPK.

"Seperti pada kasus Muhammad Tamzil, Bupati Kudus yang terpilih di Pilkada 2018 dan terkena OTT KPK pada 2019," ucap Direktur Eksekutif Perludem, Titi Anggraini.

"Selain itu ketiadaan jeda dari bebasnya mantan napi dengan pencalonan yang bersangkutan di Pilkada, membuat parpol dengan mudah mencalonkan mantan napi dan diikuti keterpilihan si mantan napi di Pilkada. Semisal di (Pilkada) Minahasa Utara dan Solok," tutupnya.

Sumber : kumparan.com