Pencairan Dana Proyek Diblokir 10 Persen, Kontraktor Bakal Laporkan Dinas PUPR Manado ke Polda -->
Cari Berita

Advertisement

Translate

Berita Pilihan

Pencairan Dana Proyek Diblokir 10 Persen, Kontraktor Bakal Laporkan Dinas PUPR Manado ke Polda

editor: komentar.id
Jumat, 20 Desember 2019

Pekerjaan Saluran dan Cantilever Duicer di Kelurahan Taas, salah satu proyek fisik Dinas PUPR Manado TA 2019. (Istimewa/FB Bart Assa)

Manado, KOMENTAR.ID

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Manado ditengarai sengaja memblokir pencairan dana pihak ketiga sebesar 10 persen dari total anggaran proyek. Imbasnya, para kontraktor geram dengan kebijakan yang dinilai tidak masuk akal tersebut.

“Baru sekarang begini. Ini ada apa? Proyek kami sudah selesai tapi kenapa pencairannya tidak utuh, diblokir 10 persen?” tanya sejumlah kontraktor di Manado, Jumat (20/12-2019) siang.

Para kontraktor mengaku kecewa dan tidak terima dengan kebijakan pemblokiran  10 persen dana proyek mereka. Beberapa dari mereka menyebut akan melaporkan hal ini ke Polda Sulawesi Utara.

“Kami merasa dirugikan dengan pemblokiran ini. Kami merasa dijebak dan akan kami laporkan ke Polda,” beber para kontraktor.

Kepala Dinas PUPR Manado Peter KB Assa belum berhasil dikonfirmasi soal ini. Nomor telepon dan WhatsApp-nya, sedang dalam posisi off ketika dihubungi wartawan Jumat (20/12-2019) siang.

Informasi lain diperoleh, para direktur perusahaan disinyalir dijebak dengan menandatangani langsung surat permohonan pemblokiran dana proyek sebesar 10 persen ke Bank BRI.

Dalam surat terformat tersebut, pemblokiran akan dilaksanakan sesuai MoU Dinas PUPR Manado dan PT BRI Cabang Boulevard dengan nomor perjanjian B.113/XII/KC/DJS/09/2019.

“Jadi dana perusahaan yang sebenarnya sudah SPM atau masuk ke BRI, diblokir 10 persennya sejak tanggal 11 Desember 2019,” ungkap sejumlah kontraktor sembari menunjukan surat permohonan pemblokiran dana yang mereka nilai janggal.

Sementara, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Benny Salindeho dihubungi via telepon menjelaskan hal tersebut merupakan kebijakan pimpinan.

“Eeh, sebaiknya yang jawab itu pimpinan. Karena kebijakan-kebijakan itu dari pimpinan. Tapi sebenarnya surat pemblokiran itu dimohonkam sendiri pihak perusahaan,” jelas Salindeho.

Dia kemudian menegaskan, dana yang dimohonkan diblokir sebesar 10 persen, dananya tersebut sebenarnya sudah berada di rekening masing-masing perusahaan.

“Kebijakan ini diambil untuk mempermudah pemeriksaan BPK. Jadi jika nantinya ada proyek yang dinyatakan TGR, akan lebih gampang diatasi. Lebih gampang mo baku potong TGR-nya bila ada. Kira-kira begitu,” tukas Salindeho secara ramah.

(kid)