Bupati Dharmasraya Tindaklanjuti Larangan Ibadah Natal Bagi Umat Kristen -->
Cari Berita

Advertisement

Translate

Berita Pilihan

Bupati Dharmasraya Tindaklanjuti Larangan Ibadah Natal Bagi Umat Kristen

editor: hut_kamrin
Rabu, 18 Desember 2019

Ilustrasi pohon Natal. Foto: Google image

Jakarta, Komentar.ID - Pemerintah daerah Dharmasraya, Sumatera Barat, mencoba merespon informasi larangan beribadah bagi umat Kristen.
Bupati Dharmasraya, Sutan Riska Tuanku Kerajaan berjanji menggelar rapat bersama pihak terkait, untuk membahas masalah larangan menggelar ibadah dan perayaan Hari Natal.

Sutan Riska berharap, ada jalan keluar yang memungkinkan umat Nasrani merayakan hari keagamaan sesuai hak sebagai warga negara.

"Selasa malam ini pukul 20.00 WIB saya akan rapat dengan pihak terkait. Sabar ya, doakan kami dapat jalan tengah," kata Sutan Riska saat dihubungi Suara.com, Selasa (17/12/2019).

Sebelumnya dikabarkan seluruh umat Kristiani di Sungai Tambang, Kabupaten Sijunjung dan Jorong Kampung Baru,Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat, dilarang menggelar ibadah dan perayaan Natal tahun 2019.

Pemerintah setempat berdalih, perayaan Natal dilarang di dua lokasi itu karena tidak dilakukan pada tempat ibadah pada umumnya.

"Mereka tidak mendapatkan izin dari pemerintah setempat kerena perayaan dan ibadah Natal dilakukan di rumah salah satu umat yang telah dipersiapkan. Pemda setempat beralasan karena situasinya tidak kondusif," ujar Badan Pengawas Pusat Studi Antar Komunitas (PUSAKA), Sudarto kepada Covesia—jaringan Suara.com melalui telepon di Padang, Selasa (17/12/2019).

Menurut Sudarto, pelarangan bagi umat Nasrani ini untuk merayakan Natal dan Tahun Baru sudah berlangsung sejak tahun 1985.

Selama itu pula Sudarto mengungkapkan bahwa umat Nasrani tersebut biasa melakukan ibadah secara diam-diam di salah satu rumah jamaat.

"Mereka sudah beberapa kali mengajukan izin untuk merayakan Natal, namun tak kunjung diberikan izin. Pernah sekali, pada awal tahun 2000, rumah tempat mereka melakukan ibadah kebaktian dibakar karena adanya penolakan dari warga," ungkapnya.

Sudarto menilai larangan tersebut merupakan tindakan melanggar hak asasi manusia. Sebab, negara sejatinya telah menjamin setiap umat beragama diberikan kebebasan untuk merayakan hari besar agama masing-masing.

"Saat ini sekitar 210 kepala keluarga (KK) umat Nasrani di Sungai Tambang, yang terdiri dari 120 KK jamaat HKBP, 60 KK Katolik dan 30 KK GKII. Selama ini merayakan Natal di geraja di Sawahlunto yang harus menempuh jarak 120 kilometer," tegasnya. (***)